Aceh AKALSEHAT Ekonomi OPINI

Kapan Aceh Lepas dari Medan?

0Shares

Oleh Ayi Jufridar*

Medan sepertinya selalu mendulang keuntungan dari setiap momentum yang ada, baik momentum lokal seperti pemilukada beberapa waktu lalu, sampai Ramadan bahkan. Saat pemilukada, hampir semua pasangan calon memilih mengorder atribut kampanye di Medan dibandingkan di Aceh, terutama yang di luar Banda Aceh dan Sabang.

Mendekati hari raya, perilaku konsumtif kelas menengah di Aceh mendapat tempat yang subur di Medan. Secara kasat mata bisa dilihat, setiap akhir pekan jumlah kendaraan dari Aceh menuju Medan meningkat pesat.

MASALAH ketergantungan perekonomian Aceh kepada Medan sudah lama berlangsung. Setidaknya ada dua isu penting, yakni ketergantungan terhadap Medan dan ajakan pengusaha Aceh di Medan untuk berinvestasi di daerah sendiri. Kedua isu tersebut berbeda motif, tetapi memiliki wujud sama; banyaknya uang Aceh yang parkir di Medan.

Ini memang bukan masalah baru karena sejak lama sudah dipersoalkan hubungan ekonomi tak seimbang antara Aceh – Medan. Dalam banyak hal, posisi Aceh sangat lemah karena lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan produsen. Aceh hanya dilihat sebagai pasar, sementara Medan mengambil banyak keuntungan. Masalah pelabuhan bebas Sabang, juga rendahnya kegiatan bongkar-muat di pelabuhan Krueng Geukueh, sering dikaitkan dengan kepentingan ekonomi Medan. Benar tidaknya tuduhan tersebut masih membutuhkan kajian, tetapi faktanya, kesibukan kedua pelabuhan di Aceh itu bila digabung belum mencapai setengahnya kesibukan di Belawan.

Medan sepertinya selalu mendulang keuntungan dari setiap momentum yang ada, baik momentum lokal seperti pemilukada beberapa waktu lalu, sampai Ramadan bahkan. Saat pemilukada, hampir semua pasangan calon memilih mengorder atribut kampanye di Medan dibandingkan di Aceh, terutama yang di luar Banda Aceh dan Sabang.

Mendekati hari raya, perilaku konsumtif kelas menengah di Aceh mendapat tempat yang subur di Medan. Secara kasat mata bisa dilihat, setiap akhir pekan jumlah kendaraan dari Aceh menuju Medan meningkat pesat. Anjuran Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib agar pejabat di daerahnya melakukan perjalanan dinas luar kota dari Bandara Malikussaleh dan Sultan Iskandar Muda, sepertinya populis tetapi sulit dieksekusi di lapangan.

Penelitian yang saya lakukan menemukan empat alasan mengapa Medan masih dipilih sebagai tempat berbelanja oleh sebagian masyarakat/pengusaha di pesisir timur Aceh. Pertama, masalah harga di Medan untuk banyak produk yang relatif lebih murah. Bayangkan bila sepotong kaos bermerek yang dijual di mal di Medan seharga Rp85.000 setelah didiskon, di sebuah toko di Lhokseumawe dengan merek dan model sama, dijual Rp150.000 per potong.

Disparitas yang demikian jauh ini juga berlaku untuk produk di luar garmen. Kendati memesan di Medan dikenai ongkos kirim, untuk produk bersifat massal setelah dihitung-hitung tetap saja masih lebih terjangkau di Medan. Dalam beberapa kasus, ketika mengorder di Aceh dengan pertimbangan agar uang dari Aceh tetap di Aceh, ternyata pengusaha di Aceh ujung-ujungnya juga membawa ke Medan dan mereka hanya menikmati fee semata. Praktik seperti ini tidak memberikan multiplier effect terhadap lingkungan, terutama berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Kedua, kualitas di Medan yang lebih bagus khususnya untuk produk yang membutuhkan sentuhan teknologi. Adalah logis bila konsumen lebih mengutamakan kualitas kendati harus direcoki dengan kecintaan terhadap produk di daerah sendiri. Ketiga, pelayanan yang lebih baik, termasuk terhadap komplain ketidakpuasan yang justru minim di Aceh.

Pepatah China mengatakan, jangan membuka toko bila tidak bisa tersenyum. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki sejumlah warga Aceh, menjadi tidak berguna ketika tidak memiliki semangat melayani. Kita cenderung ingin dilayani dibandingkan melayani. Coba lihat di usaha waralaba yang seharusnya memiliki pelayanan berstandar, bandingkan kualitas pelayanan waralaba di Aceh dengan luar Aceh dan kita akan menemukan perbedaannya.

Alasan terakhir sering ditutupi tetapi diam-diam diakui, yaitu entertainment. Para pengusaha melakukan kontrak bisnis di Medan sekalian mendapatkan hiburan yang tidak bisa mereka temukan di Aceh, atau tidak bisa dinikmati dengan nyaman di daerah sendiri. Pandangan tersebut bukan serta-merta harus diterima, tetapi seringkali hal ini dijadikan alasan bahkan terkadang menjadi alasan utama untuk ke Medan. Ini tidak bisa dianggap negatif sebab ada kalanya yang dimaksud dengan hiburan dalam frame mereka adalah fasilitas permainan fantasi, menonton bioskop, bahkan kesempatan menikmati kuliner modern yang tidak bertentang dengan norma Islam. Dengan keempat alasan itu, berbelanja di Medan seringkali mendapatkan keuntungan berlipat; harga relatif murah, mutu lebih baik, pelayanan lebih memuaskan, serta sekalian bisa menikmati hiburan.

Terlepas pro kontra alasan di atas, demikian fakta yang harus diperbaiki bila mengurangi derajat ketergantungan ekonomi dengan Medan. Dalam hubungan ekonomi yang kian mengglobal seperti sekarang, memang tidak bisa melepaskan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain, juga satu negara dengan negara lain. Tetapi bila “impor” Aceh lebih banyak dibandingkan “ekspor” ke Medan, tentu yang tercipta adalah hubungan yang tidak adil bagi Aceh yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai zero sum game; keuntungan satu pihak merupakan kerugian di pihak lain.

Bukan hanya untuk kebutuhan berteknologi seperti listrik yang harus dipasok dari Medan, mirisnya untuk kebutuhan yang bisa diproduksi sendiri seperti sayuran pun harus didatangkan dari Brastagi. Apakah sayuran dari Takengon tidak lebih baik sehingga harus mengonsumsi sayuran luar daerah? Tidak masalah sejauh ini kita masih bergantung listrik kepada Medan sehingga bisa dipadamkan sesuka hati, tetapi pembangkit di PT Arun yang sudah dihibahkan kepada pemerintah Aceh, harus dimanfaatkan secara bertahap karena kapasitasnya mampu memenuhi kebutuhan listrik separuh Aceh.

Pengurangan tingkat ketergantungan memang tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke pundak pemerintahan Aceh sebab menyangkut dengan banyak variabel di masyarakat, termasuk soal selera dan gaya hidup. Namun, pemerintah Aceh bisa memulainya dengan kebijakan terbatas yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan tetap efektif serta efisien ketika diterapkan. Jangan dibiarkan tingkat ketergantungan itu sampai kepada hal-hal kecil yang mampu kita lakukan sendiri sehingga tidak terbangun kemandirian ekonomi daerah.[]

*) Disalin dari laman bloger @ayijufridar, seorang jurnalis, penulis dan juga penikmat bacaan. Artikel ini pernah dimuat di Serambinews edisi Rabu, 31 Oktober 2012

0Shares