Aceh AKALSEHAT OPINI Sosial Budaya

Wajarkah, Panglima Sagoe Terima Bantuan PKH?

0Shares

Oleh Fauzan Azima*

Bagi keluarga yang rawan ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemberian dana yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan komponen, di antaranya; pendidikan, yaitu SD Rp. 900 ribu/tahun, SMP Rp. 1,5 juta/tahun dan SMU Rp. 2 juta/tahun. Seluruh KPM PKH juga otomatis mendapat Bantuan Sosial Pangan Rp. 110 ribu dalam bentuk sembako.

Komponen lainnya adalah Kesehatan; Ibu mengandung dibantu Rp. 2,4 juta dan balita Rp. 2,4 juta, tetapi dibatasi maksimal tiga kali kehamilan. Juga ada komponen Kesejahteraan Sosial seperti lansia dan distabilitas. Begitulah pemerintah memperhatikan warganya. Sehingga di Aceh saja dana PKH tahun 2019 kurang lebih mencapai Rp. 1,6 Triliun. Bayangkan program pendampingan saudara kita yang kurang beruntung sudah dimulai sejak tahun 2012.

Sayangnya, ternyata banyak orang-orang yang mampu secara ekonomi tetap menerima dana PKH. Padahal dana tersebut diperuntukan bagi, maaf! bahasa pasarnya, “orang-orang yang sangat miskin.” Pihak Kementerian tentu tidak salah karena pemberian dana itu berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah divalidasi dan klarifikasi oleh pendamping PKH.

Bahkan dari peserta “Seleksi Pendamping Teladan dan Insfiratif” minggu lalu di Dinas Sosial Aceh, terungkap ada beberapa Panglima Sagoe yang sudah sejak lama dan selalu protes ketika pendamping akan mengraduasi mereka. Padahal kasat mata mereka sudah bisa mandiri secara ekonomi tanpa perlu menerima bantuan lagi, tetapi mereka menolak “dikeluarkan” dengan alasan, “Itu kan uang pemerintah.”

Pendamping PKH yang berjumlah 1328 seluruh Aceh berusaha dengan persuasif dan langkah-langkah lainnya, seperti membuat stiker bertuliskan “sangat miskin” dan ditempel di pintu-pintu rumah KPM PKH, juga melalui pendekatan agama dan nasehat bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah (memberi lebih baik daripada menerima) serta kalau kita mampu dan menyatakan diri miskin, maka bisa menjadi miskin selamanya.

Cerita menarik lainnya dari peserta seleksi, “KPM PKH mengaku sejak menerima dana yang bukan haknya dua ekor sapinya mati dan setiap mengendarai sepeda motor selalu musibah. Akhirnya mereka mengeluarkan diri secara sukarela dari kepesertaan PKH. Banyak juga KPM meminta digraduasi karena membandingkan dirinya dengan tetangganya yang lebih rendah ekonominya, tetapi tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah. Ada rasa malu menerima bantuan.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019 angka kemiskinan di Aceh berjumlah 819 ribu jiwa atau 15,32 persen, sedangkan jumlah KPM PKH di Aceh 328 ribu. Artinya kalau pendampingan PKH berjalan efektif, maka angka kemiskinan di Aceh akan menurun secara signifikan. Hal tersebut baru dari satu program, belum lagi kalau digabung dengan program lainnya, yang rasanya tidak mungkin lagi Aceh rawan ekonomi.

Rawan ekonomi (kemiskinan) di Aceh terjadi oleh beberapa sebab, yaitu; tidak ada keahlian, wanita rawan sosial ekonomi akibat perceraian, hama penyakit dan jatuhnya harga komoditi unggulan (Misalnya pala dan cengkeh di Aceh Selatan), terisolasi karena tidak ada prasarana jalan, konflik, bencana alam, dan faktor keturunan.

*) Eks Panglima TNA wilayah Linge–sayap militer–Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pekerja sosial dan Penikmat budaya.

0Shares