Aceh BERITA Nasional OPINI PEMILUKADA Politik

Direktur P3KA: Aksi 22 Mei Karena Satu Pihak Kecewa Menerima Kenyataan

0Shares

Banda Aceh | Anews — Aksi massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Kedaulatan Rakyat Nasional atau kerap disebut People Power oleh pencetusnya di depan gedung Bawaslu RI di Jakarta pusat semenjak 21-22 Mei berakhir ricuh dan diperkirakan menelan sejumlah korban jiwa serta kerugian materil sejumlah pihak. Banyak kalangan mempertanyakan, apakah aksi tersebut bisa dianggap bagian dari mendelegitimasi Pemilu 2019.

Dilansir Anews dari Klikabar.com, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), Kurniawan mengatakan, gerakan turun ke jalan itu bukan jalan konstitusional. Namun lebih kepada kekecewaan untuk menerima kenyataan. Di lain sisi, ia menilai hal tersebut juga bukan upaya delegitimasi pemilu.

“Kelihatannya gerakan itu dikarenakan kekecewaan satu pihak terhadap hasil pemilu. Pelajarannya, menolak adalah hak, tapi tidak (harus) diikuti dengan turun ke jalan karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik yang digelar Analisa Demokrasi Institute (ADI), di Banda Aceh, Kamis (23/5/2019).

Dia menuturkan, seandainya pihak yang merasa adanya kecurangan dalam pemilu 2019, dan ingin menuntut pemilu ulang, tetaplah jalur paling konstitusional yang dihadapi adalah di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bukan tidak mungkin bila terbukti adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan penyelenggara seperti Bawaslu, KPU, bisa saja MK memutuskan bahwa untuk dilakukan pemilu ulang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwady yang turut menjadi pembicara dalam diskusi menjelaskan, ketidakpuasan sebagian pihak terhadap penyelenggara Pemilu 2019 dan melempar tuduhan penyelenggara berpihak ke pasangan petahana, merupakan tuduhan yang tak berdasar.

Dirinya juga menyoroti tuduhan sebagian publik yang kadung percaya bahwa seharusnya pengumuman dilakukan tanggal 22 Mei, bukan 21 Mei.

“Bukan untuk mendahului dan lebih cepat dari jadwal. Misalnya, batas akhir tanggal 22, bila telah siap sebelum itu, boleh diumumkan. Itu kan ada di PKPU,” ujarnya. []

Sumber : Klikkabar.com

0Shares