Aceh BERITA

Ketua DPP PNA: Penunjukan Darwati dan Muharram Batal Demi Hukum

0Shares

“Sesuai Pasal 21 ayat (5) dalam AD/ART, menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PNA dapat memberhentikan dan mengangkat Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara Umum serta Badan/Lembaga dalam hal melanggar ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan AD/ART, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, dan Rapat Kerja Pusat,” tulis Rizal Falevi dalam rilis kepada media, Senin (19/8/2019) malam.

Banda Aceh, ANews– Ketua DPP PNA Muhammad Rizal Falevi Kirani menilai penunjukan Darwati A Gani dan Muharram Idris sebagai Ketua Harian dan Sekjen PNA oleh Ketua Umum Irwandi Yusuf batal demi hukum.

Menurutnya pemberhentian dan pengangkatan pengurus DPP PNA harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Ia meneruskan pemberhentian Pengurus DPP PNA dapat dilakukan hanya apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan dan kebijakan partai, jadi bukan karena alasan penyegaran.

“Sesuai Pasal 21 ayat (5) dalam AD/ART, menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PNA dapat memberhentikan dan mengangkat Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara Umum serta Badan/Lembaga dalam hal melanggar ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan AD/ART, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, dan Rapat Kerja Pusat,” tulis Rizal Falevi dalam rilis kepada media, Senin (19/8/2019) malam.

Diteruskannya, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Nanggroe Aceh, Pasal 11 ayat (2) huruf e, yang menyatakan bahwa memberhentikan dan mengangkat pengurus DPP PNA melalui Rapat Pleno DPP PNA dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh.

Sehingga kalau Ketua Umum DPP PNA mau memberhentikan Samsul Bahri alias Tiyong dari jabatan Ketua Harian dan mengangkat Darwati A. Gani sebagai penggantinya, serta memberhentikan Miswar Fuady dari Sekretaris Jenderal dan mengangkat Muharram Idris sebagai penggantinya haruslah melalui mekanisme Rapat Pleno Pusat dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Pusat.

“Jadi bukan kehendak pribadi Ketua Umum seorang,” tegasnya.

“Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nanggroe Aceh, dapat dikatakan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus DPP PNA oleh Ketua Umum batal demi hokum,” tutup Rizal Falevi.

Sebelumnya diberitkan, Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf melakukan perombakan pengurus partai, Ia mengganti Samsul Bahri –akrab disapa Tiyong– dari jabatan Ketua Harian DPP PNA dan menggantinya dengan Darwati A. Ghani yang merupakan istrinya sendiri selain itu ia juga menunjuk Muharram Idris menggantikan Miswar Fuadi sebagai Sekjen.

Berdasarkan informasi yang berkembang pergantian itu sudah berlaku sejak 5 Agustus 2019.[] Sumber: anteroaceh.com

0Shares