Aceh BERITA Pase Politik

Poin MoU Helsinki Tak Kunjung Direalisasikan, JASA Gugat Negara

0Shares

Lhoksukon–Aceh.news | Belum terealisasikannya seluruh butir perjanjian damai antara RI dan GAM paska penandatanganan nota kesepahaman kedua belah pihak menimbulkan kekecewaan di kalangan Aneuk Syuhada Aceh.

Pada momentum memperingati Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ke 43, mereka yang tergabung dalam wadah Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA)-Aceh Utara, kembali menggugat negara. Gugatan tersebut membuka kembali sejarah yang dianggap sudah dilupakan oleh negara.

Negara dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan butir-butir kesepakatan MoU Helsinki. Banyak hal yang belum diselesaikan, sehingga harus digugat keseriusan mempertahankan perdamaian di Aceh.

Ketua Umum JASA Aceh Utara, Muklis Bin Said Adnan mengatakan, pada momentum 43 tahun memperingati Milad GAM merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Aceh untuk mengenang para syuhada yang telah syahid di masa konflik yang melanda Aceh pada waktu yang silam.

Ribuan rakyat Aceh meninggal pada konflik tersebut. Bukan hanya orang yang tergabung dalam GAM saja, namun rakyat sipil yang tak bersalah, juga menjadi korban pembantaian oleh aparat yang bertugas di Aceh pada saat itu, ujarnya dalam release yang diterima media ini.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Negara pada konflik di Aceh. Sampai saat ini sudah 14 tahun perdamaian sejak 15 Agustus 2005 belum dituntaskan oleh Negara, sebut Muklis

“Belum lagi dengan perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam Nota kesepahaman antara GAM dan RI di Helsinki. Masih banyak poin-poin MoU Helsinki belum terealisasikan dengan baik. Bendera misalnya,” lanjutnya.

“Pada momentum bersejarah seperti ini, Bendera Bintang Bulan, belum bisa dikibarkan di tempat-tempat umum. Apa maksud Negara sebenarnya?” tegas Muklis.

“Negara jangan membuat generasi Aceh hari ini bingung. Jangan sampai mereka Anak para syuhada (anak korban perang)semakin benci kepada negara, karena tidak menyelesaikan persolan Aceh dengan serius. Baik persoalan politik, sosial, dan ekonomi Aceh,” jelasnya.

Masih menurut Muklis, jika negara Indonesia terus seperti ini besar kemungkinan perdamain yang sudah 14 tahun di Aceh ini tidak terjamin akan terus berjalan dengan baik.

Dia juga mengatakan, seharusnya negara juga menghargai hari bersejarah Aceh ini untuk menjadi hari libur nasional di Aceh dan mengadakan upacara seperti lainnya, harapnya.[]

0Shares