Aceh BERITA Hukum Nasional

Sidang Pembacaan Putusan Tuntutan Irwandi Molor, Sayuti SH, MH: Kita Harus Menunggu

0Shares

Jakarta | Anews – Sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi , Irwandi Yususf, Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri, yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini pukul 13.00 Wib di pengadilan Tipikor Jakarta, belum kunjung berlangsung.

Dilansir dari serambinews.com, sampai pukul 16.00 WIB tadi sidang belum berlangsung.

“Semula, sidang pukul 13.00, tapi sampai pukul 16.00 WIB, sidang belum juga digelar,” kata kuasa hukum Irwandi Yusus, Sayuti SH MH.

Terdakwa yang juga Gubernur Non Aktif Aceh, Irwandi Yusuf , staf khususnya Hendri Yuzal dan juga pengusaha swasta T Saiful Bahri sudah tiba di Gedung Pengadilan Tipikor sejak pukul 10.00 WIB .

“Kita tidak tahu kenapa sidang sampai molor begini,” lanjut Sayuti.

Tim kuasa hukum Irwandi Yusuf juga sudah berada di Gedung Pengadilan Tipikor sejak siang.

Begitu juga dengan kuasa hukum T Saiful Bahri, Dr Solehuddin SH MH, juga sudah hadir di gedung pengadilan.

“Kita harus menunggu,” kata Sayuti.

Sejumlah kerabat dan kolega Irwandi Yusuf juga tampak hadir di pengadilan, antara lain Abi Lampisang, Wakil Ketua DPRK Bireuen Drs M Arif, seniman Aceh Yoppi Andri, Kiki dan lainnya.

Irwandi Yusuf didakwa menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan juga menerima gratifikasi.

Terdakwa lainnya Hendri Yuzal, ajudan Irwandi Yusuf dan pengusaha Aceh T Saiful Bahri.

Sebelumnya, Jaksa KPK menjadwalkan, Senin (25/3/2019) akan membacakan tuntutan untuk gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yususf dalam perkara dugaan suap DOKA 2018.

Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Irwandi Yusuf akan dilaksanakan dalam sidang lanjutan bersama dua terdakwa lainnya yakni Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pembacaan tuntutan dilakukan jaksa setelah penyampaian keterangan saksi selesai seluruhnya, termasuk saksi meringankan, saksi ahli, dan saksi mahkota.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP-PNA), Miswar Fuady yang ditanyai pendapatnya soal agenda tuntutan KPK terhadap Irwandi Yusuf, mengatakan, PNA berharap bahwa tuntutan Jaksa KPK harus berdasarkan fakta-fakta hukum dan kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan.

“Baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan,” kata Miswar kepada media tersebut, Senin (25/3/2019).

Lantas bagaimana jika Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf dituntut dengan tuntutan yang memberatkan?

“Jaksa KPK kita harap jangan terlalu memaksakan diri mencari pembuktian berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat-buat yang akan dijadikan landasan pembuatan tuntutan,” tegasnya.

Kalau itu yang dilakukan Jaksa KPK, kata Miswar Fuady, PNA curiga persidangan Irwandi Yusuf  hanya mencari pembenaran untuk target penghukuman.

“Harus diingat, hukum itu menjadi panglima, sejatinya penegak hukum harus mencerminkan itu,” tandasnya.[]

 

0Shares