Adventure FEATURE Knowledge Sharing

Menguji Kebenaran di Daerah Perang

0Shares

Oleh Ayi Jufridar*

“Kebenaran adalah korban pertama dalam peperangan.”
Aeschylus – dramawan Yunani kuno

SULIT mendapatkan kebenaran di daerah konflik bersenjata. Para kombatan meneriakkan—bahkan memaksakan—kebenaran di ujung senapan. Itu yang saya tulis dalam novel Kabut Perang (diterbitkan Universal Nikko, 2010), kisah fiksi yang berangkat dari pengalaman liputan di daerah konflik, khususnya Aceh. Kepentingan propaganda para kombatan membuat jurnalis dibanjiri informasi keliru yang sulit diverifikasi di lapangan—baik karena terbatasnya akses ke lokasi, terbatasnya narasumber kredibel, maupun desakan tenggat (deadline).

Sejak menjadi wartawan Serambi Indonesia akhir 1997, saya langsung berhadapan dengan konflik bersenjata. Dengan pengetahuan dan jaringan terbatas, pengalaman minim, tentu saja itu menjadi masalah serius. Pelatihan terhadap jurnalis tidak sebanyak sekarang. Bahkan jurnalis yang meliput langsung ke lapangan juga sangat terbatas. Tidak seperti sekarang setiap ada kasus besar, berduyun-duyun jurnalis ke lokasi.

Penarikan Kopassus di Lhokseumawe pada 1998 diwarnai kerusuhan berupa pembakaran pertokoan. Tahun-tahun setelahnya, di Lhoksemawe dan Aceh Utara—wilayah liputannya saya—terjadi pawai bendera bulan bintang, peusijuek senjata api di Makam Sultan Malikussaleh di Geudong, sampai ceramah doktrinasi di berbagai pelosok.

Saya mengumpulkan kliping pemberitaan sejak itu. Kasus pembakaran polsek di Aceh Utara, penembakan kepala desa (keuchik), sweeping TNI atau Polri serta kombatan GAM di jalan, pengungsian, baku tembak, penculikan, pemerasan, perampokan, adalah berita yang memenuhi media yang beredar di Aceh pada masa itu. Dalam beberapa insiden, saya langsung ke lokasi setelah berkoordinasi dengan pimpinan, baik di Lhokseumawe maupun Banda Aceh. Namun, ada juga yang bisa konfirmasi lewat telepon saja.

Makanya, saat itu kami membangun jaringan yang kuat dengan sumber-sumber informasi di gampong-gampong. Ketika jaringan selular sudah ada, kami mengoleksi hampir semua nomor handphone keuchik dan memetakan sumber yang bisa dipercaya, meragukan, atau sumber yang menjadi bagian dari propaganda.

Konflik bersenjata sedang bergerak nyata, seolah sebuah proses alamiah sebaai bagian dari persoalan politik dan dendam masa, tetapi banyak pihak meyakini ada tangan tak terlihat (invisible hand) yang mengelola konflik. Masyarakat Aceh banyak yang mengungsi ketika itu, baik karena adanya gangguan keamanan maupun karena adanya paksaan dari pihak tertentu. Ada kesan waktu itu, di mana ada aparat keamanan, di situlah keamanan terganggu. Masjid dan kampus dijadikan lokasi pengungsian, termasuk kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe di Buketrata.

Alasan warga mengungsi selalu menjadi perdebatan juru bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan aparat keamanan TNI dan Polri. Mereka saling tuding. Menurut TNI dan Polri, pengungsian merupakan rekayasa untuk mendiskreditkan aparat keamanan, makanya lokasi yang disasar adalah warga yang dekat dengan pos aparat, meski pos organik tersebut sudah ada di sana sejak lama. Sementara menurut GAM, warga mengungsi karena keberadaan aparat keamanan di sekitar mereka membuat situasi tidak nyaman—bahkan banyak yang mengalami kekerasan.

Jurnalis yang baik seharusnya tidak menelan mentah-mentah pernyatan yang saling berbalas pantun tersebut. Dibutuhkan disiplin verifikasi untuk mendapatkan situasi yang sebenarnya, tidak boleh sampai terjebak dalam agenda propagranda para kombatan. Warga yang menjadi korban seharusnya mendapatkan porsi yang lebih banyak dalam pemberitaan. Namun, mendapatkan warga yang berani berbicara waktu itu sulit, dan lebih sulit lagi warga yang berani bicara yang benar.

Penyamaran tanpa sengaja
Pada April 2000, kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe menjadi salah satu lokasi pengungsian. Saya mendapatkan tugas dari redaktur, Muharram M Nur (almarhum, korban tsunami 2004), untuk menyerap informasi yang benar dari pengungsi. “Datang dan dengarkan saja, tidak perlu bertanya, apalagi mengaku wartawan,” begitu kira-kira pesan Bang Muharram.

Sorenya saya datang bersama Hamdani S Rukiah—senior saya di Serambi—ke kampus Politeknik dengan sepeda motor. Ketika kami tiba di sana, warga dari Desa Cot Matahe, Lhokseumawe, baru saja datang dengan truk—bergabung dengan ratusan pengungsi yang sudah ada di sana sebelumnya. Ketika Bang Hamdani sedang mewawancarai sejumlah pengungsi, seorang lelaki mendatangi saya. “Yang itu, siapa?” tanyanya pelan sembari menunjuk ke arah Bang Hamdani.

“Wartawan.”

“Wartawan mana?”

Pada masa itu, mengaku wartawan Serambi dengan Indonesia di belakangnya mengandung risiko tertentu. Kalaupun tidak terancam, terkadang kita harus membuang energi dan waktu untuk perdebatan mengapa Serambi harus menggunakan Indonesia. Mengapa tidak Serambi Aceh atau sebagainya. Yang pasti, tanpa embel-embel Indonesia di belakangnya. Perdebatan yang tidak produktif terkadang berakhir dengan ancaman, tergantung karakter lawan bicara kita. Wartawan lokal sering mendapat ancaman, tapi wartawan asing atau yang menulis di media asing, justru sering mendapat kemudahan. Pertimbangan itulah yang membuat saya secara naluriah menjawab; “Wartawan Yomiuri Shimbun, koran Jepang.”

Ketika itu, memang banyak wartawan di Aceh menjadi stringer atau kontributor untuk media asing. Jadi, sebenarnya salah besar jika ada pihak yang diskriminatif terhadap jurnalis lokal—selain tanpa wartawan lokal kasus Aceh takkan menjadi isu nasional, apalagi dunia. Kemudian banyak juga wartawan lokal bekerja sebagai koresponden atau kontributor media asing.

“Kamu siapa?” tanya lelaki itu lagi.

Saya membawa dua kartu pers. Satunya Serambi Indonesia dan satu lagi tabloid Kontras, sebuah tabloid yang diterbitkan Serambi. Biasanya, mengaku wartawan Kontras akan lebih nyaman, dan pada kesempatan lain Serambi Indonesia justru lebih nyaman. Kendati tak jarang, dua-duanya bikin tak nyaman karena dituduh membela salah satu pihak.

Namun, kali ini saya lebih memilih untuk mengaku sebagai mahasiswa sambil mengeluarkan kartu dan menunjukkan padanya. Saya memang pernah kuliah di Politeknik Negeri Lhokseumawe, Jurusan Teknik Elektro, tahun 1993 – 1996. Di kartu itu juga tercantum masa berlaku pada 1996, tahun saya menyelesaikan pendidikan. Lelaki itu memerhatikan sekilas. Tak ada pertanyaan apa pun meski saat itu sudah tahun 2001. Entah karena ia tidak perhatian atau karena tak bisa membaca, saya tidak tahu.

Lelaki itu—tanpa memperkenalkan diri—langsung mengajak saya menghampiri seorang ibu-ibu berusia sekitar 50 tahun, duduk bersandar di sebatang pohon di depan kampus Politeknik. Dia mengatakan ibu-ibu itu lumpuh tetapi harus tetap mengungsi. Setelah itu, dia menghampiri Bang Hamdani yang sedang mewawancarai pengungsi.

“Kenapa lumpuh?” tanya saya sembari jongkok di hadapan ibu itu yang duduk di atas rerumputan.

“Dipukul…”

“Siapa yang mukul?”

“Tentara…”

“Kenapa dipukul?”

“Tidak tahu,” perempuan itu menggeleng. Begitu saja.

Menjelang magrib, saya menumpang di asrama mahasiswa di belakang kampus, tak jauh dari lokasi pengungsi. Saya sangat hapal lokasi tersebut karena pernah tinggal di asrama hampir dua tahun. Air bersih sulit diperoleh. Saya duduk di undakan tangga sambil mendengar kisah seorang mahasiswa penghuni asrama. Para pengungsi hilir-mudik di depan kami, di antaranya sedang mengangkut air. Dan itu dia… Ibu-ibu itu terlihat sedang mengangkut air dengan timba plastik warna hitam. Masih mengenakan pakaian sama, penutup kepala warna putih dan kain sarung. Hanya itu detail yang saya ingat dan kemudian saya catat (saya punya kebiasaan mencatat di buku harian setiap pengalaman liputan, sampai sekarang).

Saya hampiri ibu itu, saya tanya mengapa ia tadi mengaku lumpuh dan sekarang sudah bisa berjalan.

“Disuruh mengaku lumpuh, ya, saya mengaku,” sahut ibu-ibu itu tanpa perasaan bersalah.

“Siapa yang nyuruh mengaku?”

“Orang yang menyuruh ngungsi.”

Saya terdiam. Itu bukan pengakuan yang mengejutkan. Saya kemudian mendengar kisah yang sebenarnya dari sejumlah pengungsi. Mereka bicara apa adanya sebab saya datang dengan bendera mahasiswa, bukan bendera jurnalis.

Akurasi, akurasi, akurasi
Banyak kejadian lain selama ini yang jauh dari kebenaran yang terpublikasi oleh media akibat lemahnya verifikasi. Pengalaman serupa kami alami pada bulan Ramadan 2001 ketika ada berita penggranatan pos polisi di Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Informasi yang kami terima dari sebuah sumber, dua polisi tewas, rumah penduduk dibakar.

Bersama tiga wartawan lain, saya ke lokasi dengan dua sepeda motor. Saya dengan Muhammad AH (waktu itu juga wartawan Serambi). Rekan lainnya Zainal Bakri (koresponden Tempo, saat itu) dan Idris Bendung (Sumut Pos). Setiba di lokasi, kami tidak melihat ada rumah dibakar, bahkan tak ada kobaran api dan polisi tewas. Hanya ada dua polisi terluka. Saat mewawancarai warga di sekitar lokasi, kami sempat diancam tembak polisi. Dari jarak sekitar 50 meter, ia mengarahkan senjata ke kami yang berkumpul di depan deretan pertokoan. “Bubar semua! Ta’ tembak nanti!” pekiknya dalam logat khas.

Kami masih menanyai warga mengenai kronologis kejadian. Di situ juga sudah ada Muhammad Nasier Husein, koresponden SCTV yang ternyata sudah lebih dulu berada di lokasi. Karena belum bubar, polisi itu masih berseru; “Aku hitung sampai tiga, ya… kalau belum bubar, beneran kutembak! Satu…”

Belum sampai hitungan kedua, kami sudah menghidupkan motor dan masuk ke Kota Krueng Geukueh melalui jalan melingkar.

Begitulah risiko dalam mendapatkan informasi yang akurat. Kita harus berada di lokasi agar bisa melihat langsung dan mendapatkan informasi yang seindah warna aslinya.[]

*) Bekerja sebagai jurnalis dan penulis fiksi. Novelnya yang sudah terbit, Alon Buluek (2005), Kabut Perang (2010), Putroe Neng (2011), dan 693 KM Jejak Gerilya Sudirman (2015).

0Shares