OPINI

Di Penghujung Asa, Perjanjian Damai MoU Helsinki Bagi Kami Teuntra Wali

0Shares

Oleh Ramli*

Sebelumnya, kepada seluruh masyarakat Aceh, selamat memperingati 14 tahun perdamaian Aceh yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta ditandatangani oleh Delegasi perwakilan Gerakan Aceh Merdeka/GAM dan Delegasi Republik Indonesia/RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Setelah dua tahun, tiga bulan dan delapan belas hari semejak diberlakukannya Darurat Militer di Aceh pada 19 Mei 2003, akhirnya berita keberhasilan perundingan damai sampai juga ke tanah Aceh.

Satu Dekade sudah lamanya Aceh di dera konflik yang berkepanjangan, terutama saya pribadi maupun para gerilyawan GAM tidak pernah kalah dan tak pernah mundur dari medan tempur pada saat itu.

Dari satu hutan, berpindah kehutan lainnya, dari sebuah rawa berpindah ke rawa lainnya, begitulah setidaknya kondisi gerilyawan di Aceh saat konflik dengan pemerintah pusat sedang berlangsung. Jika ditanya kabar tentang keluarga, tidak ada yang tahu keadaan apa yang sedang kami alami waktu itu.

Saya selaku eks TNA–sayap militer GAM–juga bersama rekan lainnya turut merasakan apa yang dirasakan masyarakat Aceh saat menghadapi Darurat Militer. Ronda malam, wajib lapor, bahkan ada yang hilang tak tahu dimana pusara.

Dalam kurun waktu yang begitu lama itu, tidak sedikit pula sayap militer GAM, Sipil GAM, serta Rakyat aceh telah menjadi korban. Kehilangan nyawa orang-orang disekitar, bila terkenang, ada banyak derita dan air mata keluarga korban yang belum mampu kita sembuhkan lukanya. Dan saya harap menjadi sebuah catatan bagi Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur dan DPRA.

Via satelit phone, pada 15 Agustus 2005 Juru Bicara Aceh Sumatra Nation Liberation Front (ASNLF), Tgk Sofyan Dawood menerima telpon dan kabar yang tersiar adalah Perdamaian antara RI dan GAM telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagai prajurit, kecewa, tentu saja ada, mengingat rekan seperjuangan yang telah tiada, seakan berat menerima perdamaian saat itu, namun kembali lagi, pimpinan terus menjelaskan bahwa masyarakat sudah menantikan hari perdamaian ini, dengan harapan Aceh dapat terus maju dan berkembang tanpa ada letusan bedil lagi.

Satu-satu hal yang sangat menjadi kenangan setelah perjanjian damai terwujud adalah ketika senjata kami di musnahkan, pemotongan senjata seluruh sayap militer GAM difasilitasi oleh pihak Aceh Monitoring Mission (AMM).

Pemotongan senjata tahap pertama dan kedua oleh AMM berjalan lancar, tak terkendala, besi-besi pusaka hibah bangsa Aceh tersebut dipotong hingga jadi tiga bagian.

Namun saat masa dicomissioning tahap ke tiga, sejumlah pasukan Singa Tapa bersama beberapa pucuk senjata di Daerah Peut, Tgk Chik di Tunong wilayah samudra pasee menolak memberikan senjata untuk dimusnahkan, acara simbolis di lapangan bola kaki Gampong Matang Baro, Baktya, Aceh Utara batal terlaksana. Salah seorang rekan berucap,

Nanggroe Aceh gohlom Mardekha keupu tajak koh budee,kamoe hana meusidia jok budee ke AMM untuk jikoh.

Saat itu panglima muda dijabat oleh Tgk di Tunong atau Bapak Sulaiman SE, MS.i (ketua DPRA menjabat), sedangkan komandan operasi dijabat oleh Alm, Abu Kasem. Dalam Grup Tgk Amad di Tunong, M jhoni dan rekan-rekan tidak mau memberikan senjata, sedangkan dalam Grup Abu Kasem saya sendiri, (Ramli,red)–juga tidak bersedia senjata saya dimusnahkan.

Keesokan hari nya setelah panglima pusat komando GAM Muzakir Manaf bersama Tgk Zulkarnaini bin Hamzah selaku panglima Wilayah Samudera Pasee memberi arahan kepada kami, maka hal itu dapat ditanggulangi dan demi kedamaian rakyat Aceh senjata sedia itu kami lepas ke pihak AMM.

“Peperangan kita ganti dengan jalur politik, sehingga senjata harus dimusnahkan” kata beliau.

Lanjut mualem saat itu, Aceh akan ada Partai Lokal dan aceh akan mendirikan Self Goverment/ pemerintah sendiri. Maka hari itu juga kami berikan senjata untuk dimusnahkan.

Empat belas tahun sudah berlalu, bagi saya pribadi, Aceh bagai tertipu dengan janji manis MoU. Butir-butir turunan MoU yang di realisasikan menjadi UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bagai tak miliki pengaruh signifikan terhadap pusat.

Hingga saat ini banyak pasal dianulir sepihak oleh pusat, seperti Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang beberapa waktu lalu dibatalkan oleh Kemendagri. Ini salah satu bukti lemahnya pengawasan Pemerintah Aceh terhadap Jakarta sebagai Pemerintah Sendiri (Self Government).

Belum lagi persoalan ekonomi dikalangan eks kombatan GAM, kami bagai terabaikan, bahkan nyaris terlupakan tanpa ada yang memerhatikan nasib Teuntra Wali.

Ekonomi rakyat stagnan, celakanya dibawah itu malahan, setiap tahun anggaran Triliunan rupiah mengendap entah kemana, belum lagi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahunan (SiLPA) yang saban tahun semakin meningkat. Semakin menderita saja, lantas apa yang kita harapkan dari sebuah perdamaian yang melahirkan MoU serta butir UUPA jika Dana Otsus tak dinikmati rakyat Aceh secara menyeluruh, hanya merasakan damai dalam tidur?, sedangkan perekonomian dan lain sebagainya masih jalan ditempat. Di penghujung asa, jangan sampai tiba saat kami akan berpikir, ah merawat damai ini untuk siapa?!

*) Eks TNA, Sayap Militer GAM, Grup Singa Tapa, Daerah Tgk Tjik di Tunong, Wilayah Samudera Pase.

0Shares