OPINI

Jangan Usik Memoar Kelam Mereka

0Shares

Oleh Dili Munanzar*

Empat tahun pra MoU Helsinki, sikap represif aparat keamanan menjadi sebuah memoar yang belum terlupakan di benak mereka. Ya, mereka Aneuk Syuhada Aceh (korban konflik) yang saban hari orang tuanya diburu karena melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan Republik Indonesia pada Negeri, Aceh Sumatra.

Sepanjang waktu pada masanya, mereka hanya bisa menanti kabar kapan jenazah Abu (orang tua) mereka tiba, tidak terbayang kehidupan damai akan tiba bersama keluarga, layaknya dirasakan masa damai kini, Karena memang Abu mereka terus bergerilya di dalam hutan-hutan Aceh untuk sebuah cita mulia, Aceh Sumatra Mardheka sampai titik darah penghabisan.

Diantara mereka, ada jenazah Abu-nya yang diketahui dimana letak pusara, namun tidak sedikit banyak saudara mereka pula tidak mengetahui dimana makam Abu mereka berada.

Lubang peluru, jasad yang tak utuh, darah, dan belum lagi rumah serta seisinya turut menjadi korban dalam peperangan–biasanya di obrak abrik serdadu Republik– Semua memoar itu terekam di otak kepala, mereka sudah melewatkan masa-masa yang kelam itu hampir dua dasawarsa yang lalu.

MoU Helsinki ditanda tangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Meski berat, namun mereka harus menerima dengan dada yang lapang. Jabat tangan pimpinan Abu mereka dan pihak republik terealisasi dengan syarat butir MoU Helsinki sebagai sebuah kesepahaman antara kedua belah pihak.

Pra MoU, Penandatanganan MoU Helsinki, Decomissioning, Re-integrasi teman-teman Almarhum Abu mereka dari memanggul senjata, kini memanggul pacul, cangkul, pulpen dan lain sebagainya, laiknya kehidupan masyarakat Aceh lainnya.

Mereka juga menjadi bahagian dari masyarakat biasa, tidak ada lagi menaman benih kebencian, melupakan kilas balik nasib tak berpihak, Abu telah meninggalkan mereka sebelum damai datang dan bersemi.

Semua itu berjalan sesuai harapan, Damai terajut di Negeri yang satu dekade akrab dengan berbagai kekerasan serta sikap represif Aparat keamanan. Tidak ada lagi dusta dan benci, hanya merajut kebersamaan yang hakiki, NKRI harga mati.

Empat belas tahun berlalu, ingatan mereka sedikit terusik, pada 15 Agustus 2019 sejumlah Mahasiswa menuntut realisasi butir-butir MoU di gedung DPR Aceh. Bendera dan Lambang menjadi salah satu wujud dari kewenangan Aceh, Mahasiswa dan sejumlah Aneuk Syuhada Aceh menuntut hal itu segera direalisasikan oleh Pemerintah Aceh.

Jelang sore hari, keadaan berubah menjadi ricuh. Sejumlah oknum kepolisian membubarkan aksi, tindakan represif aparat keamanan terekam dan memyebar keseluruh Aceh di berbagai jejaring media sosial. Pukulan, tendangan, hingga penangkapan menjadi berita utama di headline media. Hati-hati dalam bertindak, cara-cara kekerasan sangat tidak disenangi di Aceh, ini dapat berakibat fatal dan merusak perdamaian yang telah dirajut kedua belah pihak.

Dalam kondisi Aceh kontemporer, apalagi damai sudah dan sedang gempita disambut oleh berbagai pihak, menyampaikan pendapat di muka umum bukan lagi sebuah kekhawatiran.

Terlebih itu semua diatur oleh undang-undang Republik Indonesia. Setidaknya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, Jika pun kita buka lagi dalam UU No. 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disana juga terpapar jelas bagaimana seharusnya pihak aparat keamanan bertindak, dalam hal ini Polisi Daerah Aceh tidak dibenarkan berkelakuan inkonstitusional.

Pemukulan dan tindakan represif lainnya seharusnya diganti dengan sikap yang lebih persuasif, mengayomi bukan sebaliknya melayangkan pukulan ke arah demonstran yang disana juga ada beberapa saudara mereka, Aneuk Syuhada Aceh.

Ketika mereka yang sedang menikmati perdamaian, seharusnya tidak lagi muncul aksi-aksi represif yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini memicu energi negatif dalam pikiran mereka, memoar dimasa konflik terbuka kembali, Abu mereka sudah tiada. Memendam itu semua demi damai bersemi di Aceh bukanlah hal mudah, ada kekecewaan mendalam di benak mereka.

Saat ada salah seorang dari mereka turut menjadi korban pemukulan oleh aparat keamanan pada hari ultah MoU Helsinki, maka itu menjadi sesuatu hal yang berat diterima.

Yang perlu diingat dan menjadi catatan adalah Aneuk Syuhada Aceh itu berjumlah puluhan ribu di Aceh, dalam diam di masa damai bukan berarti mereka juga diam ketika perlakuan buruk diterima oleh saudaranya yang lain.

Aneuk Syuhada Aceh itu ibarat daging di dalam kulit, mereka tak tampak, namun ada, ketika mereka tampakkan wujud diri, ditakutkan perdamaian yang sudah dirajut bisa saja buyar.

Hingga saat ini tanggung jawab pemerintah pusat terhadap mereka belum ada realisasi secara menyeluruh, dan ini pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, dengan harapan tidak menambah persoalan baru.

Kepada pihak kepolisian, usut tuntas oknum polisi yang telah melakukan pemukulan terhadap Mahasiswa yang juga merupakan salah seorang Aneuk Syuhada Aceh, video mereka ditunjang dan juga dihujani pukulan di halaman DPR Aceh sudah menyebar, jangan picu dan usik memoar kelam mereka, tindakan represif itu dapat merusak damai yang sudah bersemi. ingat, kini Aceh bahagian NKRI.

*) Aneuk Syuhada Aceh, yang sedang sibuk berdagang dan menikmati 14 tahun perdamaian Aceh terajut.

0Shares