AKALSEHAT OPINI Regulasi Survey

Pers Islami dan Kebebasan Pers

0Shares

Oleh Ayi Jufridar*

KELATAHAN tampaknya sudah menjadi bagian dari karakter masyarakat kita, termasuk dalam bidang jurnalistik. Kewenangan eksklusif yang diberikan Undang-Undang Nomor 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh, membuat pers juga ingin ditampilkan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Seolah ada yang keliru dengan wajah pers Aceh selama ini.

Diskursus tentang qanun pers dan penyiaran Islami memang seperti mempersoalkan sesuatu yang masih berada di awang-awang. Sejumlah jurnalis senior di Banda Aceh, mengaku tidak tahu seperti apa pers yang Islami tersebut karena sulitnya memperoleh rancangan qanun tersebut.

Bahkan secara berseloroh, seorang jurnalis mengatakan nanti wartawan di Aceh harus mengenakan sarung dalam setiap peliputan dan naik menunggangi unta sebagai kendaraan. Kalau itu dilanggar maka jurnalis akan dicambuk karena melanggar qanun atau peraturan daerah.

Dari aspek legalitas formal, Pasal 153 Undang-Undang Nomor 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh memang memberikan ruang bagi pemberlakuan qanun pers dan penyiaran Islami. Semangat yang dikandung di dalamnya tentu saja penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia jurnalistik.

Semangat ini tentu saja patut didukung semua pihak tanpa harus melupakan semangat pluralisme dalam berkehidupan di Aceh. Namun, peraturan tentang pers Islami itu tetap terasa sebagai sebuah pemaksaan yang hanya mementingkan kulit.

Sikap penolakan terhadap pers Islami itu langsung diperlihatkan sejumlah jurnalis di Banda Aceh, seperti yang mencuat di beberapa media. Mereka menilai Undang-Undang Nomor 40/1999 Tentang Pers, sudah cukup untuk mengatur cara kerja jurnalis. Kendati UU No 40 tidak mengatur secara detail, tetapi masih ada Kode Etik Jurnalistik melengkapinya dalam mengatur pekerja pers agar bersikap Islami kendati tidak menyebutnya demikian.

Nilai Islami
Kalau mau lebih teliti mengulik Kode Etik Jurnalistik pasal per pasal, maka akan terlihat betapa lengkapnya perilaku wartawan diatur. Pasal 4 dari KEJ itu mengatur agar wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Khusus untuk cabul, penafsirannya adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Ini baru salah satu pasal. Prinsip jurnalistik yang berlaku universal pun seperti keberimbangan, jujur, akurat, mendidik, juga bagian dari nilai-nilai Islami. Sepuluh pasal lainnya pun, jika dipatuhi dengan baik oleh jurnalis di Aceh, maka mereka akan menghasilkan produk jurnalistik yang Islami. Jadi, Islami seperti apa yang dimaksudkan dalam qanun itu nanti.

Dari sejumlah qanun syariat Islam yang telah diberlakukan di Aceh, banyak yang masih bersifat artificial. Qanun masih dijadikan alat untuk mengatur masyarakat kecil dan cenderung diskriminatif. Hal itu dibuktikan dengan survey yang dilakukan Yayasan Keumala Lhokseumawe di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Hal ini juga yang menjadi kekhawatiran sejumlah jurnalis di Aceh. Qanun pers Islami itu nantinya tidak jauh-jauh dari persoalan kulit, tidak subtansial sehingga harapan menguatnya fungsi watchdog pers belum terpenuhi.

Bukan artifisial
Kalau hanya mengatur masalah artificial seperti hanya menyiarkan azan setiap waktu bagi radio dan televisi atau hal-hal semacam itu, sungguh qanun itu tidak diperlukan lagi. Tidak hanya media di Aceh, di Jakarta sekali pun hal itu dilakukan. Bahkan semua stasiun TV di Jakarta menginterupsikan seluruh program untuk azan Maghrib. Jadi, tidak perlu membuang biaya, waktu, pikiran, dan tenaga untuk menghasilkan sebuah qanun yang seara praktis sudah dilaksanakan kalangan pers.

Kalau hanya mengatur masalah-masalah kulit, wajar saja ada penolakan dari kalangan jurnalis di Aceh. Ada kekhawatiran qanun tersebut malah mengebiri fungsi pers, mengekang kebebasan berekspresi. Selain itu, qanun tersebut nanti dikhawatirkan menjadi senjata pemukul bagi pers yang kritis. Frasa Islami hanya digunakan sebagai tameng pelindung kekuasaan.

Entah atas pertimbangan apa, qanun tersebut masuk ke dalam qanun prioritas yang harus dibahas. Apakah karena produk jurnalistik yang ada saat ini sudah tidak Islami lagi, atau orang-orang yang terlibat di dalamnya yang berperilaku tidak Islami?

Pemberlakuan qanun ini nanti, bagaimana pun bentuknya, akan memberikan dampak bagi pengembangan pers nasional. Taruhlah pers Islami diberlakukan di Aceh karena di daerah ini berlaku syariat Islam. Namun, hal ini memberi peluang bagi daerah lain untuk mengesahkan peraturan daerah yang juga bersifat eksklusif. Di provinsi yang kuat Kristen, akan memberlakukan peraturan daerah tentang pers yang Kristiani, demikian juga daerah lain seperti Bali yang kuat Hindu-nya.

Kalau pun tidak bisa dicegah, kalangan jurnalis di Aceh harus lebih banyak terlibat dalam penyusunan qanun tersebut. Selain itu, tidak ada salahnya melibatkan wartawan-wartawan senior dari luar Aceh yang punya kapasitas. Jangan sampai peraturan tentang jurnalistik malah dibuat oleh kalangan yang antiterhadap kebebasan pers.

*) Jurnalis dan Novelis asal Aceh, juga Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara

0Shares